8 JULY 2009 | GENEVA -- WHO has been informed by health authorities in Denmark, Japan and the Special Administrative Region of Hong Kong, China of the appearance of H1N1 viruses which are resistant to the antiviral drug oseltamivir (known as Tamiflu) based on laboratory testing.
These viruses were found in three patients who did not have severe disease and all have recovered. Investigations have not found the resistant virus in the close contacts of these three people. The viruses, while resistant to oseltamivir, remain sensitive to zanamivir.
Close to 1000 pandemic H1N1 viruses have been evaluated by the laboratories in the Global Influenza Surveillance Network for antiviral drug resistance. All other viruses have been shown sensitive to both oseltamivir and zanamivir. WHO and its partners will continue to conduct ongoing monitoring of influenza viruses for antiviral drug resistance.
Therefore, based on current information, these instances of drug resistance appear to represent sporadic cases of resistance. At this time, there is no evidence to indicate the development of widespread antiviral resistance among pandemic H1N1 viruses. Based on this risk assessment, there are no changes in WHO's clinical treatment guidance. Antiviral drugs remain a key component of the public health response when used as recommended.
JAKARTA - Dua orang yang diduga terjangkit virus H1N1, yakni WA dan BM dinyatakan negatif terjangkit flu babi. Namun, kini Departemen Kesehatan menemukan enam orang yang dinyatakan positif terjangkit virus mematikan itu. Mereka terdiri dari tiga WNI dan tiga WNA.
"Pada tanggal 28 Juni 2009 kita menemukan tambahan enam kasus flu babi positif. Di antaranya, terdiri dari tiga WNA dan tiga WNI," kata menteri kesehatan, Siti Fadilah Supari, dalam jumpa pers di rumah dinasnya, Jl Denpasar, Jakarta, sore ini.
WNA yang terjangkit virus H1N1 itu adalah tiga pria asal Australia berinisial GC, 12, MT, 14, dan JA, 10. Sementara WNI yang positif terjangkit flu babi adalah seorang pria berinisial TP, 19, dan dua perempuan, yakni AG, 18, dan AM, 22.
"Saat ini, enam orang itu ada ada di RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, untuk yang WNA. Sementara yang tiga WNI tadi dirawat di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta," jelas Siti.
Kondisi keenam korban itu, lanjut Siti, dalam keadaan baik-baik dan tidak tampak seperti orang sakit. Para korban WNI terjangkit virus tersebut setelah melakukan perjalanan ke Singapura.
"Kalau yang AG dan TP ini saudara. Mereka jalan-jalan ke Singapura. Kalau yang AM itu dia habis jalan-jala dari Australia. Nah, kalau yang WNA itu dia tertularnya di pesawat Garuda," paparnya.
Menkes juga mengatakan, dari 47 orang yang diduga terkena flu babi semua sudah dinyatakan negatif. "Belum ada penularan dari orang Indonesia ke Indonesia. Semuanya dari luar. Maka dari itu harus hati-hati untuk pergi ke luar negeri," pungkasnya. (red00/inilah)
JAKARTA - Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan menghormati fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang vaksin meningitis yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi bagi jamaah haji. "Kami menghormati fatwa ulama. Mudah-mudahan ulama dan umarak bisa bergandengan melayani kepentingan umat," katanya di Jakarta, tadi malam.
Ia mengaku tidak bisa mengambil keputusan ketika MUI telah mengeluarkan fatwa haram karena Depkes hanya bagian kecil dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jamaah haji.
"Setelah difatwa haram, saya tentu akan mengembalikan ke Menteri Agama untuk mengambil langkah-langkah berikutnya," katanya.
Ia juga menyatakan, Depkes juga tidak bisa ikut-ikutan mempengaruhi ketentuan tentang keputusan halal dan haram karena merupakan wilayah ulama. "Depkes sangat menyadari karena tidak hanya bertanggung jawab kepada negara, tapi juga kepada Allah," katanya.
Siti Fadilah mengatakan, pemberian vaksin meningitis bukanlah permintaan dari Depkes namun ketentuan yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi bagi setiap jamaah haji. Setiap calon jamaah yang berangkat haji harus divaksin. Bila tidak divaksin, mereka tidak bisa mendapatkan visa. Ketentuan ini diberlakukan bagi calon jamaah haji Indonesia sejak tahun 1988.
Hal yang sama sudah diberlakukan bagi calon jamaah haji 77 negara Islam di dunia. Hanya saja, kata Menkes, jika ulama Indonesia menyatakan vaksin meningitis haram, ulama dari 77 negara justru mengatakan halal.
"Saya tidak tahu kenapa sekarang masalah ini baru terbuka. Padahal ini juga diberlakukan bagi jamaah haji dari 77 negara Islam di dunia," kata Siti Fadilah.
Ia menyatakan, Depkes sangat bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan calon jamaah haji mulai dari keberangkatan, dalam perjalanan hingga pulang.
Penggunaan vaksin meningitis, katanya, diwajibkan bagi calon jamaah haji, jamaah umrah, dan pekerja musiman karena virus meningitis bisa mengakibatkan radang selaput otak yang bisa menimbulkan cacat dan kematian.
Pada 1987, katanya, tercatat 99 jamaah haji Indonesia yang meninggal akibat meningitis. Sementara sejak periode 1998-2005 tidak ada lagi dilaporkan jamaah haji yang meninggal, setelah penggunaan vaksin.
Dia mengatakan, pihaknya kini menunggu fatwa MUI karena pada Juli 2009 pengurusan visa calon jamaah haji Indonesia harus diurus.
Menkes yakin pemerintah Arab Saudi tidak akan mau menguruskan visa manakala masalah ini belum selesai. Dikhawatirkan hal ini bisa menjadi hambatan bagi calon jamaah haji Indonesia berangkat tahun ini.
Sebagai solusi terhadap persoalan ini, katanya, Indonesia siap memproduksi sendiri vaksin meningitis berlabel halal pada 2010.
"Insya Allah kita sudah persiapkan sejak 2 - 3 tahun terakhir," katanya. Indonesia, katanya, merupakan salah satu negara yang sudah mendapat sertifikasi dalam memproduksi vaksin secara internasional.
Ini sudah disetujui negara-negara Islam lain. "Yang tidak setuju hanya Arab Saudi dan Mesir," katanya.
Menkes juga membatah Malaysia sudah mampu memproduksi vaksin meningitis sendiri.
"Saya sudah cek ke sana. Tidak benar Malaysia memproduksi vaksin. Yang benar, vaksin meningitis hanya diproduksi di satu negara. Jadi vaksin yang digunakan jamaah haji Malaysia dan Indonesia sama," katanya.
Kasus vaksin meningitis berenzim babi awalnya ditemukan dari hasil penelitian Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI Sumsel yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang. Hasil penelitian tersebut kemudian diekspose Ketua MUI Sumsel KH Sodikun, 24 April.
Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pusat Husniah Rubiana Thamrin dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, Anna Priangani, membenarkan pembuatan vaksin meningitis menggunakan lemak babi. (dat05/ann)
Masyarakat diminta berhati-hati menggunakan peralatan makan dari melamin karena berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM, 30 produk peralatan makan melamin berupa piring, mangkuk, sendok, garpu, gelas, dan sodet yang beredar di Indonesia terbukti positif melepaskan formalin dan melamin yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan POM Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, M.Kes, SpFK kepada para wartawan di Jakarta, Senin 1 Juni 2009 ketika mengumumkan Peringatan/Public Warning tentang Peralatan Makan dari Melamin.
Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan POM terhadap 62 produk sampel peralatan makan melamin menemukan 30 produk yang positif melepaskan formalin dan melamin bila digunakan untuk mewadahi makanan yang berair atau berasa asam, terlebih lagi dalam keadaan panas. Kadar formalin yang dilepaskan produk-produk tersebut bervariasi, mulai dari kategori rendah (1 ppm) hingga kategori tinggi (161 ppm), kata Kepala Badan POM. Lebih lanjut dikatakan, formalin dan melamin yang dilepaskan oleh peralatan makan tersebut berpotensi membahayakan kesehatan karena bisa menyebabkan timbulnya kanker, batu ginjal, gagal ginjal, menyerang saluran kemih, serta rusaknya organ-organ tubuh dan menyebabkan kematian, ujar Dr. Husniah. Secara kasat mata, produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan ini tidak dapat dibedakan dari produk sejenis yang tidak berbahaya, sehingga untuk mengetahui produk tersebut berbahaya atau tidak harus dilakukan pengujian di laboratorium. Dari 30 produk yang terbukti positif mengeluarkan formalin tersebut, ada beberapa yang merupakan produk dalam negeri namun sebagian besarnya adalah produk impor dari negara Cina, dilihat dari tulisan yang ada di bagian belakang produk tersebut seperti “ZAK Designs China”, “Mei Shin Melamine”, dan “Melamine Ware Made In China”. Produk-produk yang dijadikan sampel ini ditemukan beredar di supermarket dan pasar-pasar tradisional. Menanggapi mengenai banyaknya produk yang berbahaya beredar di Indonesia. Dr. Husniah mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa melakukan penarikan terhadap produk-produk melamin tersebut karena izin edarnya berasal dari Departemen Perdagangan & Perindustrian. Untuk menindaklajutinya Badan POM telah melaporkan hasil temuan ini dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar produk-produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat ini tidak lagi beredar di Indonesia, ujar Dr. Husniah. Bagi masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut atau yang menemukan produk tersebut dapat menghubungi Badan POM RI melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen di nomor telepon 021-4263333 dan 021-32199000 atau melalui e-mail ulpk@pom.go.id dan uplkbadanpom@yahoo.com atau melihat di website Badan POM, www.pom.go.id
MEDAN - Berdasarkan laporan Economic Analysis on Tobacco Use tahun 2004, rokok diperkirakan membunuh 427.948 tahun 2001 atau rata-rata per harinya sebanyak 1172 orang di Indonesia. "Setiap tahunnya, angka perokok pada tingkat pemula terus meningkat, sehingga itu menjadi ancaman besar bagi anak-anak," kata ketua badan pengurus yayasan Pusaka Indonesia, Edi Ikhsan, kepada Waspada Online, malam ini. Hal yang menarik, kata Edy, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula persentase perokok yakni, 67% tidak tamat SD dan 47,8% lulusan perguruan tinggi. Semuanya itu, sebut Edy, karena di Indonesia akses untuk mendapatkan rokok begitu mudah, bahkan anak-anak pun dapat menjangkaunya. "Prevalensi perokok pemula usia antara 15-19 tahun setiap tahunnya terus meningkat, dari 13,7% (1999) menjadi 24,2% (2000) dan 32,8% (2004). Hal itu dikarenakan tidak adanya larangan bagi siapapun yang ingin mendapatkan rokok termasuk anak-anak, bahkan orang dewasa sering menyuruh anak-anak untuk membelikan rokok baik dalam bentuk bungkusan maupun batangan," ujarnya. Hal-hal seperti itu, sebut Edy, perlu menjadi perhatian bersama, tidak saja masyarakat tetapi juga pemerintah. Karenanya, tambah Edy, melalui peringatan hari tanpa tembakau, publik diharapkan dapat bersama-sama menjadikan slogan "merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin" bukan hanya sekedar retorika, melainkan juga harus menjadi realita. Senada dengan itu, kordinator forum Sadar, Elvi Handriany menambahkan, salah satu faktor mendorong anak untuk merokok adalah iklan promosi dan sponsor rokok bagi setiap kegiatan. Industri rokok demikian kreatif membuat iklan yang mempengaruhi kaum remaja Indonesia. Karenanya, event-event seperti gerak jalan sehat merupakan salah satu kampanye pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok bagi anak. Dari kegiatan itu, tambah Elvi, diharapkan, tidak saja anak-anak tetapi juga masyarakat lebih peduli terhadap kesehatannya dan mendorong lahirnya kebijakan terkait larangan merokok di tempat umum. (dat01/wol-mdn)
PUTRAJAYA (May 15, 2009): Malaysia is pushing for the World Health Organisation (WHO) to adopt a requirement for affected countries to implement exit screening to stop the spread of the new Influenza A disease, following concerns that a second wave of the H1N1 disease can be more deadly.
Health Minister Datuk Seri Liow Tiong Lai said currently WHO did not make exit screening mandatory to contain the spread of the disease and this had created tremendous pressure on other countries that were not affected by the outbreak to remain so.
WHO is not recommending travel restrictions following the outbreak, but has advised individuals who are ill to delay their travel plans and returning travellers who fall ill, to seek appropriate medical care.
The issue of exit screening was first brought up during the Asean Plus Three Health Ministers Meeting in Bangkok last week, but some countries were against making it mandatory as it would have an impact on travel and trade, especially at a time when many countries are facing an economic downturn, with huge costs involved.
"If we can have travellers from affected countries screened before they are allowed to travel out, this will help us to contain the spread of such virus to other places," he told Bernama here before leaving for the 62nd WHO General Assembly in Geneva, Switzerland.
The general assembly, scheduled for May 18-22, will discuss a number of public health issues, including pandemic influenza preparedness, sharing of information on the influenza virus and access to vaccines and other benefits.
Liow said Malaysia and some other countries would push for WHO to adopt exit screening as a compulsory measure in the case of any outbreak in any country.
"We are pushing for this during the WHO general assembly in Geneva this weekend. Even at the Asean Plus Three Health Ministers Meeting in Bangkok (last week), not all countries agreed to it. But we hope WHO will pay attention to this," he said.
Apart from that, Liow said Malaysia would get the latest information on the H1N1 virus from WHO, as well as on the development of new vaccines while looking into stockpiling more anti-viral drugs for the country.
"We would like to bring to WHO's attention on the need for equal distribution of anti-viral drugs as well as other stockpiles as we are worried about the second wave of attack," he said.
Experts have said the Influenza A(H1NI) outbreak is similar to the 1918 influenza pandemic as the viruses are similar and mutated.
The 1918 influenza pandemic, which killed tens of millions of people, began mild and returned within six months in a much more lethal form.
"We've got to be prepared for this second, or even possible third wave while the government has decided to take all the precautionary measures as a long-term or permanent solution to the influenza outbreak although it has not hit us yet," Liow said.
WHO said the new H1N1 flu virus could still mutate into a more virulent form and spark an influenza pandemic that could be expected to circle the globe up to three times.
The world health body has warned that the impact of any pandemic would vary, as a virus that causes only mild illness in countries with a strong healthcare system can become "devastating" in those with a weak healthcare system, shortage of drugs and poorly equipped hospitals.
According to WHO, the H1N1 viral infection, commonly referred to as swine flu, "appears to be more contagious than seasonal influenza and nearly the
world's whole population lacks immunity to the new disease".
So far, the virus shows no signs of sustained person-to-person spread outside North America.
Some 6,497 people have been infected in 33 countries, according to WHO's tally on Friday with the hardest hit being Mexico with 60 deaths so far. – Bernama
Jakarta - Bertepatan dengan penyebaran flu babi, Indonesia menjadi tuan rumah dua hajatan penting internasional. Tiga langkah antisipasi telah ditetapkan sebagai prosedur tetap (protap) demi mencegah penyebaran virus H1N1 yang barangkali 'menumpangi' anggota delegasi negara sahabat.
"Protap penanggulangan dan pengendalian influenza ini untuk mengamankan ADB Meeting di Bali dan WOC (World Ocean Conference) di Manado," kata Menkes Siti Fadilah Supari di Kantor Depkes RI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (4/5/2009).
Tiga protap tersebut adalah;
1.Melakukan pemantauan dan penjaringan di terminal kedatangan bandar udara internasional kepada setiap penumpang.
2.Bila ada penumpang yang dicurigai terjangkit virus influenza H1N1, langsung dilarikan ke RS rujukan.
3.Setiap penumpang yang dicurigai terjangkit virus influenza H1N1 wajib mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku demi mencegah penyebaran flu babi.
Setiap yang dikenai status suspect flu babi akan diambil contoh jaringannya untuk kemudian diteliti lebih lanjut. Mereka juga berhak meminta second opinion dari tenaga ahli asal negaranya masing-masinng.
"Pembiayaan yang timbul menjadi tanggungan pemerintah. Semua dokter dan tenaga kesehatan sudah mendapatkan wawasan tentang penanganan dugaan infeksi influenza ini," sambung Menkes.
